Profil PPID Satpol PP DKI Jakarta
Apa itu PPID?
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta merupakan ujung tombak pelayanan informasi di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi.
PPID bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di seluruh Unit Kerja di lingkungan Satpol PP DKI Jakarta.
Tugas dan Fungsi PPID
Pendokumentasian
Mengelola dan menyimpan seluruh informasi dan dokumentasi secara sistematis
Penyediaan Informasi
Menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan
Pelayanan Informasi
Melayani permohonan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu
Pengujian Konsekuensi
Melakukan pengujian tentang konsekuensi informasi yang dikecualikan
Jenis Informasi Publik
Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan oleh PPID Satpol PP DKI Jakarta
Informasi Berkala
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali
- Profil Badan Publik
- Ringkasan Informasi tentang Program dan Kegiatan
- Ringkasan Laporan Keuangan
- Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
- Informasi Kinerja
- Laporan Pelayanan Informasi Publik
Informasi Serta Merta
Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan segera
- Informasi tentang Bencana Alam
- Gangguan Ketertiban dan Keamanan
- Informasi Penegakan Perda Mendesak
- Peringatan Dini (Early Warning)
- Pengumuman Darurat
- Informasi Evakuasi Masyarakat
Informasi Setiap Saat
Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik sesuai permohonan
- Daftar Informasi Publik
- Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan
- Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Informasi
- Standar Operasional Prosedur
- Laporan Kegiatan dan Operasi
- Data Statistik Kinerja
Ajukan Permohonan Informasi Publik
Dapatkan informasi yang Anda butuhkan dengan mudah dan cepat
Persyaratan Permohonan:
- Mengisi formulir permohonan dengan lengkap
- Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
- Menyebutkan informasi yang diminta dengan jelas
- Menyebutkan tujuan penggunaan informasi
Cara Mengajukan Permohonan:
Regulasi Keterbukaan Informasi Publik
UU No. 14 Tahun 2008
Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Komisi Informasi
Pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Peraturan Gubernur DKI Jakarta
Kebijakan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
SK Kepala Satpol PP
Penetapan PPID dan pelayanan informasi publik Satpol PP
Laporan Pelayanan PPID
Laporan berkala pelayanan informasi publik PPID Satpol PP DKI Jakarta
Statistik Permohonan 2025
Tahun 2025
FAQ - Frequently Asked Questions
PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik.
Setiap warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008. Permohonan dapat diajukan oleh perorangan, kelompok orang, badan hukum, atau lembaga negara.
Sesuai dengan UU KIP, PPID wajib memberikan tanggapan atas permohonan informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Waktu dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.
Pengajuan permohonan informasi GRATIS. Namun, jika pemohon meminta salinan informasi dalam bentuk hardcopy atau pengiriman, maka biaya penggandaan dan pengiriman ditanggung oleh pemohon sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan.
Informasi yang dikecualikan meliputi: informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan HKI, mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar badan publik yang bersifat internal, dan informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
Jika permohonan ditolak, pemohon berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID. Jika keberatan ditolak, pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta atau melalui jalur pengadilan.