Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
| 1. | Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada sub urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. | |
| 2. | Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: | |
| a. | penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja sesuai lingkup tugasnya; | |
| b. | pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja; | |
| c. | perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; | |
| d. | perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada suburusan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum; | |
| e. | pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada suburusan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum; | |
| f. | pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada suburusan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum; | |
| g. | pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada suburusan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum; | |
| h. | pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital di bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada suburusan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum; | |
| i. | perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur; | |
| j. | pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; | |
| k. | penyusunan dan penyajian data penugasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; | |
| l. | melakukan pemantauan dan deteksi dini dalam rangka antisipasi titik rawan potensi pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat; | |
| m. | melakukan pemantauan dan deteksi dini dalam rangka antisipasi titik rawan potensi bencana; | |
| n. | menghimpun dan menganalisa data sebagai strategi untuk mendukung pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan gubernur; | |
| o. | pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/ atau peraturan gubernur; | |
| p. | pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/ atau peraturan gubernur; | |
| q. | pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang ketenteraman dan ketertiban; | |
| r. | pelaksanaan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja; | |
| s. | pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja; dan | |
| t. | pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah. | |